DKI Jakarta Susun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

19 Jul 2019
By: Mulat Wijayanto | Pukul 09.00 | Seksi Publikasi dan Pemberdayaan Masyarakat DPKP DKI Jakarta /

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK). Rencana itu akan memuat sistem perlindungan segala aktivitas, gedung, dan bangunan yang ada di Jakarta dari kebakaran termasuk terkait standar-standar yang harus dibuat dalam rangka penanganan kebakaran.

RISPK disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) no 25/2008 tentang Penyusunan RISPK. Sama halnya dengan peraturan daerah tentang tata ruang yang harus dievaluasi dan diperbarui setelah lima tahun, RIPSK dalam Permen PUPR tersebut memiliki masa kadaluarsa 10 tahun dan setelahnya harus dievaluasi untuk diperbarui kembali.

Dalam menyusun RISPK, Plt Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Subejo, mengungkapkan pihaknya bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG).

"Karena kita membutuhkan informasi terkait keruangan. BIG kan ahlinya soal spasial, tata ruang dan hal-hal tersebut. Kita ingin mendapatkan detail rinci sehingga nantinya akan ada peta dasar dalam RISPK yang harus dipatuhi setiap pihak," kata Subejo

Plt Kadis Gulkarmat Bersama Dengan Para Penyusun RISPK DKI Jakarta 

Subejo menegaskan dalam RISPK juga menegaskan bagaimana keberadaan armada pemadam kebakaran serta para petugas pemadam kebakaran di dalam masyarakat.

"Selama ini Jakarta di beberapa daerah belum standar seperti keadaan jalan yang sempit menyulitkan mobil pemadam menuju lokasi, masyarakat yang menghalangi dan lainnya. Keberadaan hidran maupun sumber air juga akan diterangkan di dalam rencana tersebut," tegasnya.

Dengan kompleksitas konten RISPK tersebut, Subejo mengatakan, pihaknya akan mengadakan koordinasi lintas SKPD untuk menyusun RISPK.

"Ya harus itu. Karena memang tidak hanya terkait jalan tetapi lalu lintas, sumber air untuk hidran kaitannya akan dengan Dinas Sumber Daya Air dan soal jaringan listrik untukadis Gulkarmat berfoto bersama dengan  proteksi kebakaran akibar korsleting listrik itu dengan Dinas Bina Marga," ungkapnya.

RISPK saat ini masih dalam tahap pembuatan naskah akademis dan ditargetkan rampung pada tahun ini.

"Selanjutnya akan dikembangkan bentuk legalnya apakah instruksi gubernur, peraturan daerah atau peraturan gubernur guna memayungi RISPK ini secara hukum agar dipatuhi," pungkasnya.


Create Account



Log In Your Account